Linda Sari
Batam – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) se-Indonesia yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan, advokasi kebijakan, serta sinergi pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah.
Bimtek bertema Penguatan ASWAKADA sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola, Advokasi Kebijakan, dan Sinergi Pembangunan Nasional itu menjadi wadah penguatan peran wakil kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam regulasi tersebut, wakil kepala daerah memiliki tugas membantu kepala daerah, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu, mengoordinasikan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan saran dan pertimbangan strategis kepada kepala daerah.
Di sela-sela kegiatan, Ahmad Fadly mengatakan bimtek tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi wakil kepala daerah dalam mendukung kepala daerah menjalankan roda pemerintahan.
"Insyaallah melalui bimtek ini kami semakin memahami tugas sebagai wakil kepala daerah untuk membantu Bupati membangun Tanah Datar menjadi lebih baik. Kegiatan ini juga membahas penguatan tata kelola, advokasi kebijakan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, " ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu poin penting yang diperoleh dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya keselarasan kepemimpinan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar mampu menjalankan pemerintahan secara efektif.
"Kepemimpinan daerah harus berjalan seiring antara bupati dan wakil bupati. Berbeda peran dan tanggung jawab, tetapi tetap memiliki satu tujuan, yakni melayani masyarakat serta menjaga keutuhan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, " katanya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa posisi wakil kepala daerah bukan sekadar pembagian kekuasaan, melainkan bagian dari mandat rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
"Fokus utama adalah bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, " ujarnya.
Bimtek tahunan yang diikuti para wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota dari seluruh Indonesia tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Mereka di antaranya Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si., Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., serta Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. L. Saydiman Marto, S.STP., M.Si. (Fan)
|
Baca juga:
Kantah Tangsel Sudah Berbasis PASTI
|
Updates. 
